KABAR SATU | BANDA ACEH – Pernyataan “diam saja” terhadap evaluasi Jaminan Kesehatan Aceh memicu kritik. Sikap itu dinilai bertolak belakang dengan tradisi dialog yang pernah menjadi bagian dari sejarah politik Aceh.
Dalam sebuah forum pada 23 April 2026, muncul pernyataan: “Baru kita bilang evaluasi, sudah ribut sedunia, bukan lagi sekampung. Tapi kita tidak usah tanggapi, nggak usah jawab, kita diam saja.”
Pernyataan tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa ruang diskusi publik soal kebijakan JKA justru ditutup. Padahal, keterbukaan terhadap suara sipil pernah menjadi ciri penting dalam dinamika politik Aceh, termasuk pada masa konflik.
Catatan sejarah menunjukkan, Gerakan Aceh Merdeka pernah memperhatikan aspirasi sipil, salah satunya terkait wacana referendum. Salah satu momen yang sering dikutip terjadi pada September 1999, saat Presiden Abdurrahman Wahid dan Amien Rais hadir di Banda Aceh atas undangan para ulama.
Setelah doa bersama di Masjid Raya Baiturrahman, para mahasiswa, santri, dan ulama meminta Gus Dur dan Amien Rais membuka papan bertuliskan “Referendum” yang berada di halaman masjid. Dengan mata berkaca-kaca, Gus Dur membuka selubung papan tersebut didampingi Amien Rais dan para ulama Aceh.
Dalam laporan Acehkini yang dikutip Risman Rachmat, Gus Dur bahkan beberapa kali menyatakan persetujuannya terhadap wacana referendum setelah menjabat presiden. Saat melawat ke Phnom Penh, Kamboja, tahun 1999, ia menyebut tidak adil jika Timor Timur boleh menggelar referendum sementara Aceh tidak.
Pernyataan itu merespons aksi Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum Aceh pada 8 November 1999, yang dikenal sebagai salah satu aksi pembangkangan sipil terbesar di Aceh dengan dihadiri ratusan ribu massa.
Sejarawan dan pegiat sipil mengingatkan, jejak dialog dan keterbukaan terhadap suara masyarakat itu seharusnya menjadi rujukan dalam menyelesaikan persoalan kebijakan publik saat ini, termasuk evaluasi JKA.
“Kita berharap, jejak sejarah demokrasi di Aceh jangan dilupakan dengan sikap ala militeristik yang sejak awal memperlihatkan gejala antidialog, lalu mencoba mengaburkan dengan memframing pihak lain yang menolak dialog,” tulis Risman Rachmat dalam tulisannya.
Bagi mereka, tradisi dialog telah menyediakan modal sosial yang cukup untuk menyelesaikan perbedaan secara damai tanpa perlu menghindari kritik publik.(*)
