Berkaitan dengan itu, media ini mencoba untuk mendapatkan pandangan dari Bapak Prof. TM. Jamil, Pengamat Politik dan Akademisi USK. Pandangan ini penting, karena pada saat yang bersamaan ribuan mahasiswa berdemontrasi. Demontrasi Mahasiswa dari berbagai kampus di Banda Aceh telah berlangsung di Depan Kantor Gubernur Aceh, mereka menuntut kepada Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Prabowo untuk membatalkan SK Kemendagri tentang Pengalihan status pulau tesebut. Jika pemerintah pusat abaikan aspirasi masyarakat Aceh ini, maka pilihan terbaiknya adalah menuntut "referendum", begitu teriakan para demontran berapi-api.
Beberapa hari yang lalu Muzakkir Manaf, Gubernur juga menantang dan mengatakan 4 Pulau di Aceh Singkil itu, Milik Aceh, dan jangan coba-coba untuk merampasnya. Pulau itu jelas milik kita, jadi kita santai saja, tak perlu kita berteriak, kita punya data, fakta dan sejarah Aceh juga menjelaskan, kata Muallem.
Lalu, bagaimana pandangan Prof. TM tentang ini. Ya, saya pribadi mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh Kemendagri, khususnya Pak Wamen. Karena dengan mendapatkan novum baru itu, saya berkeyakinan bahwa Presiden Prabowo akan memudahkan untuk mengambil sikap dan keputusannya nanti. Dalam bacaan dan pemahaman saya, Prabowo akan membatalkan SK Kemendagri dan Mengatakan dengan tegas bahwa ke 4 Pulau itu milik Aceh, dan menganggap ada kekeliruan dan kesalahan data serta informasi saat SK Kemendagri itu dikeluarkan. Dengan tidak mendahului takdir, saya yakin Pak Prabowo akan melakukan itu, ucap Prof. TM. Jamil.
Lanjutnya lagi, saya pikir ini langkah cerdas dan bijak semestinya terjadi. Jadi, saya kepada Pak Presiden jangan terlalu pusing untuk mendengar bisikan sekitarnya yang tak paham watak, kontribusi dan sejarah Aceh untuk Indonesia. Saatnya kegaduhan dan polemik itu dihentikan oleh Pak Presiden pilihan rakyat, pesan Prof. TM.
Bagaimana pula dengan sikap muallem yang dianggap "melawan" dan demontrasi mahasiswa itu? Ya, saya pikir, Muallem sudah berada di posisi yang benar. Masak pulau dan wilayah kita diambil, diam saja? Tanya Prof. TM. Oleh karena itu, ucapnya, Muallem itu Gubernur Aceh dia wajib menjaga kedaulatan daerah dan mendengar aspirasi warganya. Jadi dengan kondisi ini, semestinya pemerintah pusat cerdas dalam mensikapinya. Saya berharap, berhentilah mengecewakan Aceh dengan cara-cara yang tak beradab, dan menyakiti hati rakyatnya, kata Pak TM.
Sementara, mahasiswa itu telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai agent perubahah, dan kritis terhadap kebijakan penguasa yang tak populis. Saya pikir, tak ada yang salah dari demontrasi dan tuntutan mahasiswa itu. Jadi, saya menghargainya dan semoga pemerintah juga jangan anggap sepele. Tak mungkin orang diam ketika miliknya diambil, apapun alasannya. Apalagi alasannya tak jelas serta tak masuk akal, ucap Prof. TM.
Akhirnya, Prof. TM. Jamil, berpesan kepada pemerintah daerah, khususnya Pak Gubernur untuk terus berjuang bersama rakyat, agar pulau itu kembali untuk Aceh. Menurut saya, ini pilihan dan keputusan final. Lalu, kepada warga masyarakat dan adik-adik mahasiswa harapan masa depan juga tetap berjuang dan bersabar serta berdoa kepada Allah, agar keadilan dan kebenaran mencari jalannya sendiri, dan semoga Presiden Prabowo Subianto yang sangat paham tentang wataknya orang Aceh dapat mengambil keputusan yang indah, baik dan humanis, tutup Prof. TM.[]
