Banda Aceh, KABAR SATU - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh untuk melakukan audit khusus terhadap proyek rehabilitasi rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh tahun anggaran daerah (APBA) 2025.
"Anggaran proyek tersebut membengkak menjadi Rp 4,67 miliar atau tiga kali lipat dari anggaran tahun 2024 yang sebesar Rp1,58 miliar, diduga terdapat mark up harga," tuding Nasruddin Bahar sebagaimana disampaikan ke media ini secara tertulis.
Proyek yang sama pada tahun 2024 sempat diadakan tender dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp1,586 miliar dan CV. Metropolis Real Estate Group sebagai pemenang dengan penawaran Rp1,552 miliar.
Namun, tender batal dengan alasan tidak menjalankan prosedur sesuai Dokumen Pemilihan, padahal PA/KPA menyetujui penolakan hasil pemilihan. Pada Juli 2024 saat pembatalan, waktu pelaksanaan masih cukup tersisa 150 hari sehingga seharusnya dilakukan tender ulang.
Alih-alih tender ulang, menurut Nasruddin proyek tersebut dianggarkan kembali tahun 2025 dengan mata anggaran yang sama namun nilai anggaran meningkat drastis. Padahal bentuk fisik bangunan tidak mengalami perubahan apapun.
Perbandingan menunjukkan bahwa pembangunan gedung dua lantai baru seukuran rumah dinas tersebut umumnya menghabiskan dana sekitar Rp5 miliar, bahkan pembangunan kantor desa di Rancah Ciamis yang memiliki standar mewah hanya menggunakan anggaran Rp 2 miliar.
Selain audit dari BPK, harap Nasruddin. TTI juga meminta aparat penegak hukum (APH) dan aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) Aceh melakukan pemeriksaan khusus.
"Proyek ini tidak diadakan melalui tender terbuka melainkan mekanisme Ekatalog Konstruksi (Mini Kompetisi), yang membuat publik meragukan transparansinya. Hasil pemeriksaan diharapkan segera disampaikan ke khalayak umum," harapnya.(*)
Selengkapnya baca di: beritamerdeka.net
