KABEREH NEWS, OPINI | Sejak diumumkan, Board of Peace digembar-gemborkan sebagai terobosan besar untuk perdamaian global dan rekonstruksi Gaza. Namun di balik retorika “damai” dan “pembangunan”, Board ini justru memperlihatkan wajah lama politik imperialis: kekuasaan terpusat, hukum internasional disingkirkan, korban konflik dibungkam, dan kepentingan ekonomi dijadikan panglima. Alih-alih menyelesaikan konflik, Board of Peace berpotensi melembagakan ketidakadilan dalam format baru yang lebih rapi dan lebih berbahaya.
Masalah paling mendasar dari Board ini adalah upayanya menyingkirkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selama puluhan tahun, PBB—dengan segala kelemahannya—menjadi satu-satunya kerangka multilateral yang memiliki legitimasi hukum internasional dalam urusan perdamaian. Board of Peace justru muncul sebagai mekanisme paralel, bahkan tandingan, yang bekerja di luar Piagam PBB. Ini bukan reformasi; ini adalah delegitimasi. Tak berlebihan jika Board ini disebut sebagai “Mahkamah Kekaisaran”: lembaga global yang tidak dibangun atas konsensus internasional, tetapi atas kehendak satu kekuatan dominan. Fakta bahwa sejumlah negara Eropa memilih menjauh adalah sinyal jelas bahwa dunia membaca bahaya ini dengan serius.
Lebih problematis lagi, Palestina—khususnya Gaza—hampir sepenuhnya dikeluarkan dari pusat pengambilan keputusan. Board of Peace mengklaim ingin membangun Gaza, tetapi rakyat Gaza sendiri tidak diberi posisi menentukan arah masa depan mereka. Keanggotaan Board diisi negara lain dan pejabat internasional, sementara wakil rakyat Palestina nyaris tak terlihat. Ini bukan perdamaian; ini rekayasa politik dari luar. Gaza diperlakukan sebagai objek proyek, bukan sebagai subjek politik dengan hak menentukan nasib sendiri.
Struktur internal Board memperjelas watak otoriternya. Secara efektif, seluruh kendali berada di tangan Donald Trump. Sebagai chairman, Trump memegang kekuasaan menentukan agenda, arah kebijakan, dan komposisi keanggotaan tanpa pembatasan yang berarti. Dalam struktur seperti ini, bicara tentang akuntabilitas multilateral adalah ilusi. Board of Peace bukan forum kolektif; ia adalah instrumen personal kekuasaan. Ketika satu individu memegang kendali penuh atas lembaga yang mengklaim mengatur perdamaian global, bias hegemonik bukan sekadar kemungkinan—ia adalah keniscayaan.
Karena itu pula, akuntabilitas internasional Board of Peace nyaris tidak ada. Tidak ada mekanisme hukum yang memaksa negara lain mematuhi kebijakan Board. Tidak ada keterikatan serius pada hukum internasional sebagaimana Piagam PBB. Kekuasaan dipusatkan, tetapi tanggung jawab dihilangkan. Dunia internasional dipaksa percaya bahwa kehendak satu pemerintahan nasional bisa menggantikan tata kelola global—sebuah preseden yang berbahaya.
Penolakan atau sikap dingin dari banyak negara besar semakin memperjelas masalah ini. Tidak semua kekuatan utama dunia bersedia bergabung. Banyak yang memilih tetap beroperasi melalui PBB, karena memahami bahwa Board of Peace justru akan memecah, bukan menyatukan, upaya perdamaian global. Fragmentasi ini bukan efek samping; ia adalah konsekuensi langsung dari desain Board yang eksklusif dan sepihak.
Netralitas Board juga runtuh ketika melihat konflik kepentingan Amerika Serikat dengan Israel. Hubungan strategis AS–Israel yang tak tergoyahkan membuat klaim objektivitas Board menjadi sulit dipercaya. Dalam konfigurasi kekuasaan seperti ini, hampir pasti kebijakan Board akan menguntungkan Israel, sementara Palestina kembali dipaksa menanggung biaya politik, teritorial, dan kemanusiaan. Ketimpangan kekuatan ini menghancurkan sisa-sisa kepercayaan terhadap Board sebagai mediator yang adil.
Masalah lain yang tak kalah serius adalah model pembiayaan Board of Peace. Keanggotaan dan status permanen dikaitkan dengan kontribusi finansial besar. Ini berarti Board bukan lembaga perdamaian universal, melainkan klub elit berbasis setoran. Negara yang tidak mampu atau tidak mau membayar otomatis tersingkir, terlepas dari kepentingan langsung mereka terhadap konflik. Perdamaian dijadikan komoditas; siapa membayar, dia berkuasa.
Dalam konteks Gaza, semua ini mengarah pada satu bahaya besar: komersialisasi penderitaan. Rekonstruksi pascakonflik berpotensi menjadi ladang bisnis raksasa bagi kontraktor internasional. Kekhawatiran ini semakin relevan mengingat peran sentral Jared Kushner, yang sejak lama mendorong pendekatan peace through prosperity. Dalam paradigma ini, keadilan politik dianggap pengganggu stabilitas, sementara investasi dijual sebagai solusi. Gaza direduksi menjadi proyek ekonomi—bukan masyarakat yang hak dan martabatnya harus dipulihkan.
Dengan struktur seperti ini, perdamaian substantif hampir mustahil dicapai. Perdamaian sejati menuntut keadilan, legitimasi hukum, dan keterlibatan langsung rakyat yang terdampak. Board of Peace justru melakukan kebalikannya: mengabaikan PBB, memusatkan kekuasaan, menyingkirkan Palestina, dan membuka ruang eksploitasi ekonomi. Yang dihasilkan bukan perdamaian, melainkan stabilitas semu yang dibangun di atas ketimpangan dan pemaksaan.
Singkatnya, Board of Peace bukan solusi. Ia adalah masalah baru. Dengan kemasan “damai” dan “rekonstruksi”, Board ini berpotensi memperdalam penjajahan politik, melemahkan hukum internasional, dan mengubah penderitaan Gaza menjadi peluang bisnis global. Jika ini yang disebut perdamaian, maka dunia patut curiga: Siapa yang benar-benar didamaikan, dan siapa yang kembali dikorbankan?
(Haidar Bagir)
Presiden Direktur MizanGroup
Sumber: WAG GNU.
