Saya tidak ingin disebut membela ulama, saya hanya ingin kita bersikap objektif, memandang secara adil. Bahwa jika ya bilang ya. Kalau tidak katakan tidak, dengan bertanggung jawab.
Dalam huru hara kebencanaan seperti ini, barangkali yang paling langka justru adalah kesabaran untuk berbaik sangka dengan sesama unsur rakyat. Mau kritik silahkan, tetapi ketika ia dilontarkan tanpa upaya menelusuri fakta, kritik itu mudah berubah menjadi tuduhan yang berdaya rusak, dan saya yakin tuduhan itu muncul karena adanya keterbatasan informasi, rasa frustrasi, atau bisa jadi karena ekspektasi berlebih terhadap ulama.
Padahal, para ulama Aceh tidak sedang bertapa di gua berlumut. Melalui Muzakarah Ulama se-Aceh, mereka dengan terang mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional. Ini bukan doa penutup rapat atau doa peusijuek kantor, bukan pula nasihat normatif yang aman dan netral. Ini adalah sikap politik, ya, politik, yang secara jelas memihak rakyat agar penanganan bencana dilakukan secara serius, terukur, dan tidak diserahkan pada belas kasihan anggaran yang serba tanggung atau penggunaannya sarat begal.
Namun mungkin bagi sebagian orang, keputusan moral seperti itu belum cukup “hadir”. Maka mari kita turun ke lapangan, secara harfiah;
Abu Sibreh Lem Faisal Ali, misalnya, sejak fase awal darurat telah berkali-kali bersuara tentang lambannya penanganan bencana. Tidak puas hanya dengan pernyataan, beliau turun langsung ke wilayah terdampak, membagikan bantuan, mendampingi warga, dan memberi penguatan psikologis atau orang kota menyebutnya dengan trauma healing.
Demikian pula Abiya Rauhul Mudi. Hingga tulisan ini muncul di media massa, beliau masih berkeliling ke daerah terdampak, memanggul bantuan dengan tangannya sendiri, menyampaikan nasihat, menguatkan mental korban, dan menenangkan mereka yang kehilangan rumah, harta, bahkan harapan.
Semua itu dilakukan tanpa konferensi pers, tanpa pencitraan atau seremoni upacara pelepasan relawan. Dan banyak dayah-dayah lainnya secara spontan juga bergerak ke daerah-daerah terdampak. Mungkin justru di situlah masalahnya: terlalu sunyi untuk disebut hadir.
Maka saya benar-benar ingin tahu, apa lagi yang harus dilakukan ulama agar keberpihakan mereka diakui? Apakah harus menandatangani petisi di media sosial? Atau sekadar menulis status harian agar algoritma merasa mereka peduli? Atau mungkin “hadir” dalam ekspektasi kita adalah agar para ulama menempuh sikap ekstrim dengan turun ke jalan dan menenteng senjata.
Andai pun itu terjadi, saya tidak yakin kita berani menjadi makmum dalam sikap ekstrim ini, jangan-jangan kita-kita yang terdidik atau scholeer ini tetap sibuk menganalisis di atas meja dan tetap dalam posisi netral?
Dalam situasi bencana seperti ini, semua orang Aceh, apapun latar belakangnya, entah penganut bumi loyang, pemuja Letkol Teddy atau pengikut Mama Ghufron sekalipun mesti solid, bersatu, tanpa syarat, dengan tanpa menuding satu sama lain. Hanya dengan bersatu sodara mampu berhadap-hadapan dan bisa berbicara dengan nilai tawar dengan Jakarta!
Penulis: Miswar Ibrahim Njong
