Ilmuwan Politik dan Akademisi Universitas Syiah Kuala, Direktur Pusat Kajian Politik dan Sosial Aceh
KABAR SATU | OPINI -- Blackout listrik yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Sumatera, termasuk Aceh, bukan sekadar gangguan teknis biasa. Peristiwa ini adalah tamparan keras bagi negara yang selama ini terlalu sibuk membangun slogan “interkoneksi nasional”, tetapi gagal menghadirkan perlindungan nyata bagi rakyat di daerah.
Yang padam bukan hanya listrik. Yang ikut runtuh adalah rasa aman masyarakat terhadap kemampuan negara melindungi kebutuhan dasar rakyatnya sendiri.
Selama ini publik dijejali narasi tentang modernisasi sistem kelistrikan nasional : jaringan raksasa, konektivitas antardaerah, stabilitas grid, dan efisiensi energi. Namun blackout Sumatera membuktikan fakta yang sangat memprihatinkan : ketika satu titik terganggu, seluruh kawasan ikut lumpuh.
Ini bukan simbol kemajuan. Ini adalah bukti bahwa desain sistem energi nasional sangat rapuh, terlalu sentralistik, dan berbahaya bagi daerah yang dipaksa bergantung penuh pada kendali di luar wilayahnya sendiri.
Aceh ikut gelap bukan karena Aceh miskin energi. Bukan pula karena Aceh tidak memiliki sumber daya. Aceh padam karena sistem nasional menjadikan daerah hanya sebagai pengguna, bukan pengendali atas keamanan energinya sendiri.
Inilah wajah baru kolonialisme energi modern.
Daerah memiliki gas, memiliki sumber daya alam, memiliki potensi pembangkit, tetapi tidak memiliki kedaulatan penuh untuk melindungi rakyatnya ketika sistem pusat mengalami kegagalan.
Dalam perspektif teori risk society dari Ulrich Beck, modernitas justru melahirkan risiko-risiko baru yang bersifat massif, sistemik, dan saling terhubung. Semakin besar sebuah sistem dibangun, semakin luas interkoneksinya, maka semakin besar pula potensi kehancuran kolektif ketika satu titik mengalami gangguan.
Risiko seperti ini disebut manufactured risk — risiko yang lahir dari desain modernitas itu sendiri.
Karena itu, blackout Sumatera bukan sekadar musibah teknis. Ini adalah kegagalan kebijakan negara dalam membangun ketahanan energi yang adil dan aman bagi rakyat.
Yang paling menyakitkan, rakyat kembali dipaksa menjadi korban dari sistem yang tidak pernah mereka rancang. UMKM lumpuh, aktivitas ekonomi berhenti, jaringan komunikasi terganggu, pelayanan publik kacau, rumah sakit terancam, mahasiswa kehilangan akses belajar, dan masyarakat dipenuhi kepanikan.
Namun semua itu sering hanya dijawab dengan kalimat birokratis yang dingin : “sedang dilakukan penanganan teknis.”
Padahal rakyat tidak hidup dari bahasa teknokrasi. Rakyat hidup dari kepastian.
Pertanyaannya sederhana tetapi sangat mendasar : sampai kapan rakyat Aceh harus terus membayar mahal akibat kelemahan sistem nasional yang tidak mereka kendalikan?
Dalam teori dependency atau ketergantungan, daerah yang terlalu bergantung pada pusat pada akhirnya akan kehilangan kemampuan menentukan keselamatan dirinya sendiri. Persis itulah yang sedang dialami Aceh hari ini.
Aceh memiliki sumber energi, tetapi tidak memiliki perlindungan energi. Aceh memiliki potensi strategis, tetapi tetap ikut lumpuh ketika gangguan terjadi di luar wilayahnya.
Ini tidak sehat. Dan ini tidak adil.
Karena itu, Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah tidak boleh hanya menjadi penonton dari kerentanan sistem nasional ini.
Momentum blackout Sumatera harus menjadi titik balik keberanian politik Pemerintah Aceh.
Mualem tidak cukup hanya menyampaikan keprihatinan. Pemerintah Aceh harus berani bersikap tegas demi rakyatnya. Jika sistem interkoneksi nasional terbukti berkali-kali merugikan Aceh, maka Pemerintah Aceh wajib menuntut perubahan desain sistem, bukan sekadar menerima keadaan.
Sudah saatnya Aceh memperjuangkan energy sovereignty atau kedaulatan energi daerah.
Bukan untuk memisahkan diri dari sistem nasional, tetapi untuk memastikan rakyat Aceh tidak terus-menerus menjadi korban akibat kegagalan sistemik di luar wilayahnya sendiri.
Aceh membutuhkan sistem proteksi independen, cadangan energi strategis, serta kemampuan islanding system — mekanisme pemisahan otomatis dari jaringan utama ketika gangguan besar terjadi di luar Aceh. Dengan sistem itu, Aceh tetap dapat bertahan dan melayani rakyatnya meskipun jaringan Sumatera mengalami blackout total.
Jika langkah besar ini tidak mulai dipikirkan dari sekarang, maka Aceh akan terus menjadi sandera teknologi dan sandera kebijakan dari sistem yang sangat sentralistik.
Di sinilah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya.
Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai berbicara tentang pembangunan dan investasi. Rakyat membutuhkan pemimpin yang berani melindungi kehidupan dasar masyarakatnya.
Dan listrik hari ini bukan lagi sekadar fasilitas tambahan. Listrik adalah urat nadi kehidupan modern.
Karena itu, Pemerintah Aceh, DPRA, dan PLN harus berhenti bersikap reaktif dan administratif. Mereka harus mulai berpikir strategis, berani, dan berpihak kepada keselamatan publik.
Jangan hanya bangga dengan konektivitas nasional jika rakyat tetap menjadi korban setiap kali sistem pusat terguncang.
Aceh tidak anti terhadap negara. Tetapi Aceh juga tidak boleh terus dipaksa menerima kerugian akibat desain nasional yang rapuh dan tidak berpihak kepada daerah.
Jika Aceh memiliki sumber energi sendiri, mengapa harus ikut gelap karena gangguan transmisi di wilayah lain? Jika Aceh memiliki potensi pembangkit besar, mengapa tidak dibangun sistem pertahanan energinya sendiri? Jika rakyat terus dirugikan, lalu siapa sebenarnya yang menikmati efisiensi sistem ini?
Blackout Sumatera telah membuka wajah asli persoalan kita : negara terlalu sibuk membangun jaringan besar, tetapi lalai membangun ketahanan lokal.
Negara terlalu bangga pada koneksi, tetapi lupa membangun perlindungan.
Padahal dalam teori ketahanan modern, sistem terbaik bukanlah sistem yang paling besar, melainkan sistem yang paling mampu bertahan ketika krisis datang.
Karena itu, evaluasi total terhadap model interkoneksi Sumatera bukan lagi pilihan, tetapi keharusan.
Hentikan pola pembangunan energi yang hanya mengejar efisiensi teknokratis, tetapi mengabaikan keselamatan sosial masyarakat.
Sebab listrik bukan sekadar kabel dan mesin. Listrik adalah denyut kehidupan rakyat.
Dan negara yang gagal menjaga denyut kehidupan rakyatnya sendiri, perlahan sedang kehilangan legitimasi moral di hadapan masyarakatnya.
Sagoe Aceh Rayeuk, 23 Mei 2026
